IKT Bersuara soal Revisi RZWP3K, Minta Kepastian IUP dan Perlindungan Mata Pencaharian Pekerja
- account_circle Ochin
- calendar_month 49 menit yang lalu
Riki juga menyoroti pentingnya memberikan kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan perizinan. Keberadaan wilayah IUP PT TIMAH merupakan hasil dari proses panjang yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan pengusulan, kajian, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan izin oleh pemerintah.
Menurutnya, perubahan terhadap IUP eksisting harus dilakukan secara cermat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi dan status kawasan. Pengecualian tentu perlu memperhatikan wilayah yang memang memiliki batasan sesuai ketentuan, termasuk kawasan hutan lindung.
“Perubahan terhadap zonasi wilayah tersebut perlu mempertimbangkan proses perizinan yang telah dilalui, aspek legalitas, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencaharian para pekerja,” ujar Riki.
Lebih lanjut, IKT mengingatkan bahwa PT TIMAH merupakan bagian dari masyarakat Bangka Belitung. Keberlangsungan perusahaan dan kegiatan pertambangan yang legal memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari tenaga kerja, keluarga karyawan, hingga pelaku usaha yang berada dalam rantai ekonomi pertambangan.
Selain menyangkut kepastian hukum, IKT menilai wilayah IUP yang masuk dalam zona yang diusulkan untuk diubah tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Wilayah tersebut menyimpan potensi cadangan timah yang menjadi salah satu sumber daya penting untuk menopang kegiatan produksi dan kesinambungan usaha PT TIMAH pada masa mendatang.
- Penulis: Ochin
