Hertza menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang optimal agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sinergitas antara Pemkot dan DPRD Pangkalpinang sangat diperlukan.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD sepakat untuk meniadakan kegiatan seremonial yang tidak memberikan output atau outcome bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Hertza juga menyoroti beban besar dalam anggaran tahun ini, yakni pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang Kota Pangkalpinang. Kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada, lanjut Hertza, diperkirakan mencapai Rp 30-33 miliar.
“Untuk itu, kami berencana meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu pembiayaan Pilkada. Kerja sama antara Pemkot Pangkalpinang dan DPRD menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan defisit anggaran,” ujarnya.
