Gudang Solar Milik BJ di Kerabut Ilegal?

Ferdiansyah menambahkan, Bangka Belitung telah memiliki Perda No. 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral, menurutnya, dengan telah ditetapkannya UU No. 3 tahun 2020 serta UU No. 11 tahun 2020 maka otomatis Perda tersebut tidak berlaku lagi. “Jadi apa yang harus kami lakukan, terkait dengan kewenangan yang ada di daerah apa lagi yang bisa kami […]

“Perkembangan baru aturan baru harus kita sikapi dan kemudian kita harus upgrade diri tentu dengan baca dan mengikuti sosialisasi serta berdialog. Ketika Kepres nomor 80 tahun 2003 karena saya tahu pedomannya itu tahun 2000 saya PNS dan tahun 2001 saya sudah jadi panitia lelang,” ujar Mie Go. “Kalau dulu orang mau berebut menjadi PPK dan […]

“Padahal penambangan ilegal bukan hanya merusak sungai seperti polusi, tapi menyebabkan kerusakaan ekosistem yang berpengaruh terhadap ekologi yang ada. Buaya menyerang buasa bukan hanya karena lapar tapi juga untuk melindungi diri,” lanjutnya. Endy menjelaskan, ketika ada konflik buaya, masyarakat cenderung menangkap buaya dan buaya tersebut setelah ditangkap biasanya akan mati karena terkena pancing. “Kalau ada […]

Sebelumnya diberitakan, seorang wanita asal Kota Pangkalpinang berinisial AL mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari seorang oknum anggota KPU Kota Pangkalpinang, Selasa (20/2/2024). Menurut penuturan AL, saat itu dirinya datang ke kantor KPU Pangkalpinang bersama kerabat dekatnya, mewakili paman dan kakaknya yang menerima pekerjaan mengangkut logistik pemilu dan penyewaan mobil truk milik keluarganya oleh KPU Kota […]

Dukungan PT Timah dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi dengan komunitas pemuda dalam menciptakan ruang produktif, inovatif, dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Kolaborasi dengan kelompok pemuda menjadi salah satu strategi perusahaan dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah. Melalui kegiatan seperti ini, para pemuda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam upaya pemulihan […]

Terkait pelaksanaannya Levi juga menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. “Masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum harus terakomodir oleh Pemprov Babel, jadi keberadaan pemerintah bentul-betul dirasakan masyarakat […]