“Norma hukum itu dengan tafsir, ada di penjelasan. Misalnya kalau orang itu korupsi bagaimana? Saya malah pernah baca di salah satu media Menteri Cahyo malah pernah bilang tiap bulan ganti Sekda boleh. Tentu maksunya bukan karena suka atau tidak, tapi karena ada alasan. Jadi itu hak gubernur, gubernur punya alasan kenapa dia mengusulkan pergantian. Alasan itu tidak mungkin diungkapkan ke publik,” ujar Momok.
Penting dipahami fungsi pokok Sekda membantu gubernur dan wakilo gubernur untuk kelancaran administrasi pemerintahan.
“Tanggung jawab akhir seluruhnya ada di gubernur. Wajar dia tidak mau ada kesalahan, gubernur yang harus bertanggung jawab, bukan baru kali ini. Kalau jadi birokrat, jadilah birokrat sejati, jangan main politik lah,” ucap Momok.
Selain itu Momok juga membantah klaim adanya pihak tertentu yang mengirimkan surat ke Jakarta terkait menolak pergantian Sekda seolah-olah mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Saya menentang. Saya termasuk yang tidak setuju klaim-klaim, seolah-olah kitalah yang berjuang. Yang nyumbang sepuluh ribu rupiah di Taman Merdeka apa mereka bukan berjuang? Seperti main bola, ada yang ngegol, ada yang jaga gawang. Klaim itu bisa merusak kebersamaan. Kalau surat atas nama pribadi itu hak mereka, tapi kalau atas nama organisasi itu tidak merepresentasikan presedium, harus dibantah,” tutup Momok. (suarabangka.com/Oc)
