Berdasarkan Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Babel, prevalensi stunting di Bangka Barat yakni 23,5 persen, di mana ada 9 desa yang angka stuntingnya tinggi.
“Kalau kami DPRD Babel sangat setuju sekali. Tetapi memang kenyataan di desa-desa di Bangka Barat ditemukan stunting itu. Apabila ingin menambah anggaran tentu kami dukung,” ujar Azwari Helmi.
“Walaupun itu memang tugas, tetapi perlu berhemat dalam upaya membantu biaya stunting dan biaya lain lain. Ini untuk membantu kemiskinan, karena stunting satu di antaranya karena miskin. Sehingga persoalan kemiskinan harus dituntaskan,” tambahnya.
Helmi mengharapkan, program yang digulirkan pemerintah untuk dapat tersentuh langsung ke masyarakat dan tepat sasaran.
“Kita mengharapkan menyentuh langsung kepada rakyat. Kalau DPRD Babel mengharapkan duit rakyat itu kembali ke rakyat lagi. Gunakan anggaran itu semaksimal mungkin untuk rakyat. Kami akan mengawasi dan mengontrol bagaimana pelaksanaan di desa-desa,” tukasnya.(***)
