DFK Menjadi Momok Bagi Siapa Saja!
- account_circle Ochin
- calendar_month Jum, 28 Nov 2025

Dalam UU ITE, di pasal 27 ayat (3) juga menekankan larangan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) larangan menyebarkan Kebencian berdasarkan SARA, Selain itu KUHP Nasional atau UU No 1 Tahun 2023 juga turut menyertakan mengenai DFK tentang Kebencian yang memicu kekerasan atau diskriminasi, Pasal 433-436 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.
Dalam filsafat hukum, Aristoteles memahami keadilan sebagai upaya memberikan kepada setiap orang “apa yang menjadi hak nya”, hal ini bertolak belakang dengan DFK yang mengganggu keadilan kepada korban yang mana, korban kehilangan hak atas reputasi dan martabat baik nya, publik kehilangan hak atas informasi benar, masyarakat dirugikan karena polarisasi dan konflik.
Sementara keadilan harus menuntuk peranan negara untuk memastikan distribusi informasi yang akurat sebagai “public good”
Dengan demikian dilihat dari sudut pandang keadilan, regulasi anti-DFK dapat menjadi perisai dari peluru DFK untuk menjaga fungsi negara dan stabilitas ruang publik.
Ditinjau dari sudut pandang Moralitas, DFK tentu saja bertentangan dengan Etika deontologis (Kant), berbohong atau menyebarkan kebencian tidak dapat dijadikan sebagai prinsip universal, karena fitnah melecehkan martabat manusia dan tidak menghargai orang lain sebagai “tujuan pada dirinya sendiri”, selain itu dari Etika utilitaria (Mill & Bentham) DFK menimbulkan maksimalisasi penderitaan dan mengurangi kebahagiaan sosial.
Dengan demikian pencegahan DFK melalui salah satu nya peranan negara melalui regulasi yang ada dapat diartikan sebagai perisai pencegahan tidakan moral untuk meminimalkan kerugian publik.
- Penulis: Ochin
