CDN.id, JAKARTA- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi C Brata menegaskan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak pernah memerintahkan adanya pemotongan anggaran pendidikan untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Justru, menurut dia, saat ini KJMU tengah diupayakan agar penerima manfaatnya lebih tepat sasaran.
“Pak Gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan. Kami di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melaksanakan arahan kebiiakan beliau,” ujar Michael saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024.
Michael juga menjelaskan bahwa KJMU termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan ekonomi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Pak Gubernur kan punya prioritas pembangunan, ada 6 kan, kemacetan, banjir, sampah, kemiskinan, ini kemiskinan nih. Penanggulangan penurunan ekonomi. Ya kita yang menerjemahkan. Kalau salah ya kami yang salah, bukan Bapak (Heru Budi) yang nyuruh,” ujarnya.
