Dalam acara KPK ini, Prabowo Subianto bicara dua langkah upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dua langkah itu yakni menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik (political will).
“Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung, dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, Saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Prabowo mengutarakan pandangannya soal pentingnya pendekatan sistemik dan realistis dalam memberantas korupsi. Pendekatan realistis, kata Prabowo, bisa dengan mengatur kualitas hidup para penyelenggara negara.
“Pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar dan harus kita tingkatkan, tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme,” kata Prabowo.
“Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” lanjutnya.
Selanjutnya, Prabowo menerangkan langkah pendekatan sistemik dalam mengatasi masalah korupsi. Dia mencontohkan dirinya sebagai Menteri Pertahanan berupaya menaikkan jabatan bagi penyelenggara negara dengan tanggung jawab besar agar berbeda dengan pejabat yang memiliki porsi tanggung jawab di bawahnya.
“Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan agar anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu,” kata Prabowo.
“Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak segi gaji, tapi dari segi penghormatan saya mengusulkan jabatan jabatan yang mengendalikan anggaran begitu besar, bintang tiga,” lanjut dia.
Prabowo mengaku telah berupaya melakukan kebijakan secara sistemik dengan menaikkan pangkat bagi pejabat dengan tanggung jawab yang lebih besar. Namun dia mengeluhkan sistem birokrasi yang masih menghambat.
“Tapi sampai sekarang mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Jadi, sistemik pendekatan,” kata dia.
Langkah kedua, lanjutnya, dengan menggunakan langkah political will. Dia menekankan pentingnya pemimpin memberikan contoh aksi antikorupsi agar rasuah tak ditoleransi oleh para bawahan.
“Yang kedua, menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas, political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi dan ing ngarso sung tulodho (menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya-red) atau memberi contoh,” katanya.
“Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan.Walaupun mungkin berat,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Prabowo bicara mengenai peran pengambil keputusan. Prabowo menawarkan solusi menaikkan gaji hakim-hakim sebagai pendekatan realistis.
“Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” katanya.
Dia pun mencontohkan beberapa pejabat yang mengambil keputusan di negara-negara maju. Seperti hakim, Ketua Mahkamah Agung, dan sejumlah pejabat negara diberi gaji yang cukup besar sehingga kualitas hidupnya terjamin. Menurutnya, cara itu bisa mencegah korupsi pejabat.
Dalam kasus penindakan, Prabowo memiliki gagasan pembuktian terbalik. Untuk diketahui, pembuktian terbalik ialah pembebanan pembuktian diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi.
Dalam kasus pidana, pembuktian biasanya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum.
“Saya sampaikan, kita upaya. Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak. Saya kira itu,” kata Prabowo.
Menurutnya, pembuktian terbalik diperlukan agar pemberantasan korupsi tak perlu menunggu aduan. Dia mengatakan pejabat harus transparan.
“Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik aduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat,” kata Prabowo.
Prabowo mendukung penguatan LHKPN. Dia juga mendorong penyelenggara negara disanksi apabila tak jujur soal LHKPN-nya.
“Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” lanjutnya.
Ganjar Pranowo
