Oligarki dan orang-orang yang haus kekuasaan demi melanggengkan bisnisnya, apalagi yang berkaitan dengan mengeruk kekayaan alam negeri (Sumber Daya Alam), maka hal yang paling menakutkan mereka adalah ketika rakyat tetap mengambil apa yang diberikan, tapi tidak mengikuti kemauan mereka (pemberi). Kalimat mudahnya: “Ambil pemberiannya, jangan ikuti pilihannya”.
Dalam diskusi di Kebun Tepi Sungai, ada kawan yang rada alim dan tegas membantah: “Harusnya jangan diambil dong, kita harus tegas!”. Saya menjawab: “Itu hak kita sebagai rakyat, semisal Bansos, dari uang rakyat memang untuk rakyat. Lagian kalau tidak kita ambil, maka itu akan jatuh ke yang lain yang bisa diatur-atur oleh kemauan mereka.Kalau tak mau dipakai apa yang diberikan, sedekahkan lagi kemana kita mau. Politik itu siasat alias strategi, adu pintar & licik dalam mencapai apa yang diperebutkan”. Sang kawan pun mengangguk tanda setuju atau memang kopiahnya agak berat, sehingga seperti mengangguk.
Kepada beberapa kawan diskusi itu saya sampaikan bahwa kalau hal ini bisa kita didik ke keluarga & kawan-kawan terdekat, sedikit demi sedekit perubahan pola memilih masyarakat kepada para calon penguasa itu akan semakin membaik. Sebab mereka yang duduk adalah orang-orang yang tidak sehat dikarenakan diawali oleh rakyat yang tidak sehat dalam memilih. Kondisi kita pasca reformasi ini adalah Partai “basing” comot calon, rakyat “basing” pilih dan akhirnya yang duduk memegang wewenang adalah “basing urang”, akhirnya ketika duduk “basing gawi”. Wajar dong kalau negeri ini adalah negeri “sebasing”
Bansos & Penyelewengan Politik Oligarki
MENJELANG Pemilihan Umum seperti sekarang ini, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu, terutama Capres.
Sial banget, bansos kerap kali dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan untuk memengaruhi pilihan politik karena sifatnya yang langsung mengena kepada penerimanya. Hal ini membuat bantuan negara tersebut dapat dialihkan penyebutannya sebagai bantuan personal. Sekali lagi Bansos itu adalah BANTUAN NEGARA bukan BANTUAN PERSONAL, sebab menggunakan duit rakyat untuk rakyat. Jadi bansos tidak boleh disebut bantuan dari personal si A si B dan si C. Kita saksikan kebodohan beberapa pejabat negara dan oknum-oknum penjilat para Capres membodoh-bodohi masyarakat dengan menyebut-nyebut bantuan personal atas bansos. Semoga kebodohan seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya (kalau dinasti kepemimpinan berubah).
