“Sekali lagi ketegasan presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas, masyarakat tidak bingung lagi. Tapi soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas. Silakan saja rakyat yang menentukan sikap. Yang pasti memang jangan sampai ada pejabat ngomongnya A, tapi bertindak Z. Makanya dengan adanya ketegasan ini, sudah bagus,” ucap Bendahara Umum DPP Partai NasDem ini.
Sahroni mengaku dirinya setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait larangan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye. Meski begitu, dia ragu hal itu bisa terlaksana baik di lapangan.
“Saya juga sepakat fasilitas negara tidak boleh dipakai oleh pejabat negara untuk berkampanye. Walaupun dalam praktiknya, ketika bergerak, agak sulit juga kalau (presiden) tidak memakai fasilitas negara. Karena beliau kan presiden, sudah pasti ada fasilitas negara yang menempel pada beliau. Tapi ya sudah. Negara ini perlu keterbukaan dan transparansi, jadi kita lihat saja,” ujar Sahroni.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
