Selain berharap mendapatkan THR sebagaimana penyelenggara negara bahkan pekerja swasta pada umumnya, para penguasa level desa ini juga mengaku heran dengan nasib insentif yang sempat mereka terima dan nikmati di akhir tahun 2013 yang lalu namun sudah tak pernah “landing” lagi di rekening sejak awal tahun 2017.
Sementara itu Menyikapi aduan para Kades ini, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP menyatakan kekhawatiran nya dan siap membantu memperjuangkan.
“Jujur saya kaget dan heran karena baru mengetahui. Kita mengapresiasi tuntutan ini. Ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kalau dapur para Kades bermasalah jangan harap hasil pelayanan mereka akan maksimal. Ada ketidakhadiran negara untuk orang-orang yang dipercayakan mengurus masyarakat,” Ungkap Beliadi dengan nada khawatir.
