Anggota Komisi III ini pun menjelaskan bahwa persoalan masyarakat disini paling banyak ialah terkait soal BPJS Kesehatan, terutama soal tunggakan.
“Persoalan BPJS Kesehatan itu kami sampaikan bahwa di Pemkab Bangka ini ada PBI, tetapi kuotanya memang terbatas hanya 3.000. Diperuntukkan untuk masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu dan sangat urgency,” ungkapnya.
“Dan tadi juga ada disebutkan oleh masyarakat soal pertanian ini terutama soal pupuk, kendalanya disitu soal pupuk subsidi karena kalau pupuk non subsidi itu mahal, itu yang jadi kendala, tapi saya belum bisa berkomentar banyak, tetap kita sampai ke bidang komisi yang terkait,” tambahnya.
