Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Alasan Pilpres Selalu Dilakukan Hari Rabu?

Alasan Pilpres Selalu Dilakukan Hari Rabu?

  • account_circle Ochin
  • calendar_month Sen, 12 Feb 2024

Pramono menjelaskan bahwa jika pemungutan suara dilakukan pada hari Senin, kemungkinan besar akan memperpanjang liburan bagi sebagian orang. Begitu juga jika pemungutan suara dilakukan pada hari Jumat, banyak orang cenderung akan berangkat dari Kamis sore untuk berlibur di luar kota. Jika hari pemungutan suara dipilih pada hari Selasa atau Kamis, orang mungkin juga akan memilih untuk bepergian karena merasa terjepit antara hari yang disebutkan.

Pramono menekankan bahwa memilih hari Rabu memungkinkan untuk menghindari dorongan pemilih untuk pergi berlibur. Dia juga menyebut bahwa KPU mempertimbangkan dampak psikologis dari penentuan hari pemungutan suara. Selain menghindari dorongan orang untuk berlibur, hari pemungutan suara juga dihindari selama bulan puasa.

Untuk Pemilu 2024 mendatang, hari pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Pramono menjelaskan bahwa penjadwalan tersebut dipilih karena bulan Maret akan memasuki bulan puasa. Dari pengalaman Pemilu 2019, penyelenggaraan pemungutan suara pada bulan tersebut telah menunjukkan tingkat kelelahan yang cukup tinggi, bahkan di luar bulan puasa.

  • Penulis: Ochin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ucapkan Selamat Hari Raya Nyepi 2022, Anies Ajak Introspeksi Diri

    Ucapkan Selamat Hari Raya Nyepi 2022, Anies Ajak Introspeksi Diri

    • calendar_month Kam, 3 Mar 2022
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Melalui momentum ini, kita diajak memaknai dan meningkatkan nilai Tat Twam Asi yang dapat diartikan sebagai semangat untuk bersikap saling peduli satu sama lain sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya. “Semoga dengan semangat itu kita mampu menjaga, meningkatkan dan menguatkan persatuan dalam rangka bersama sama kita menuju cita-cita bernegara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” […]

  • Wujudkan Akuntabilitas Kerja, Kepala OPD Pemkab Bangka Tandatangani Perkin

    Wujudkan Akuntabilitas Kerja, Kepala OPD Pemkab Bangka Tandatangani Perkin

    • calendar_month Sen, 29 Jan 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Ini merupakan langkah awal agar perangkat daerah bisa bergerak cepat dalam melaksanakan program-program kegiatan sesuai target pembangunan daerah yang telah direncanakan pada tahun 2024,” kata Haris. Penandatanganan perjanjian kerja ini merupakan suatu keharusan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, sehingga program-program di lingkungan OPD dapat cepat terealisasi.

  • Soal Gaduh Mutasi, Ridwan: “Jangan Habiskan Energi Dengan Gonta-ganti”

    Soal Gaduh Mutasi, Ridwan: “Jangan Habiskan Energi Dengan Gonta-ganti”

    • calendar_month Sab, 10 Sep 2022
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Saya kira jelas. Jangan energi kita dihabiskan hanya untuk gonta-ganti pejabat ASN. Saya memperhatikan, yang kinerjanya buruk kita evaluasi. Bukannya gonta-ganti pejabat ASN. Lagipula untuk melakukan mutasi, saya harus atas ijin menteri. Dan itu proses yang panjang. Kenapa harus menguras energi kita untuk hal seperti itu. Tapi jika kinerja buruk, kita akan tetap evaluasi. Begitu […]

  • Pemprov Babel Terapkan Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi

    Pemprov Babel Terapkan Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi

    • calendar_month Jum, 20 Sep 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Hal senada juga diutarakan Kepala Biro Organisasi Setda Babel Ellyana, dirinya menjelaskan perubahan sistem kerja di ruang lingkup Pemprov Babel akan segera dilakukan, mengingat pentingnya tugas ASN sebagai pelayan masyarakat. “Terdapat empat item yang harus dipahami bapak/ibu sekalian, yakni pemilik pekerja, lalu ada pejabat penilai pekerja, pimpinan unit organisasi, dan ketua tim,” terangnya. Dipaparkannya bahwa […]

  • Pahami Dulu Berita dan Delik Pers

    Pahami Dulu Berita dan Delik Pers

    • calendar_month Sab, 1 Okt 2022
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Demikian bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang merupakan hak immunitas bagi wartawan. Berdasarkan informasi dan data yang diterima penulis, media siber tempat D bekerja sudah berbadan hukum perusahaan pers, sudah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal […]

  • DJBC Terima Audiensi PWI Jaktim: Bahas Penguatan Komunikasi

    DJBC Terima Audiensi PWI Jaktim: Bahas Penguatan Komunikasi

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    DJBC menyambut baik seluruh usulan tersebut. Banda menyatakan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan kepada pimpinan untuk tindak lanjut, dan pihaknya membuka ruang komunikasi yang lebih intens dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi lembaga. Audiensi antara DJBC dan Pokja PWI Jaktim ini menjadi langkah konkret mempererat hubungan kelembagaan, dengan harapan informasi publik terkait tugas Bea Cukai dapat […]

expand_less