Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lokal » Wali Kota Pangkalpinang Sampaikan Propemperda 2024 di Rapat Paripurna

Wali Kota Pangkalpinang Sampaikan Propemperda 2024 di Rapat Paripurna

  • account_circle Ochin
  • calendar_month Sel, 31 Okt 2023

CDN.Id, PANGKALPINANG- Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen), menyampaikan Program Pembentukan Perda Kota Pangkalpinang Tahun 2024, bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/10/2023).

Walikota Molen mengatakan, sebagaima diketahui bersama bahwa dasar hukum di dalam penyampaian program pembentukan Perda ini didasarkan pada pasal 239 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemda.

Dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Program pembentukan Perda (Propemperda), merupakan tahapan awal dari lima tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan tahap pengundangan.

Dikatakannya, Pemkot Pangkalpinang mengusulkan 10 buah Raperda, diharapkan dalam pembahasan Raperda tersebut semakin menguatkan sinergi dan kerjasama antara anggota dewan dengan perangkat daerah.

“Demi terwujudnya Perda yang taat asas, taat norma, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.

Adapun 10 Propemperda yang disampaikan Pemkot Pangkalpinang terdiri dari:

1. Raperda Kota Pangkalpinang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023

2. Raperda Kota Pangkalpinang tentang perubahan APBD tahun 2024

3. Raperda Kota Pangkalpinang tentang APBD tahun 2025

  • Penulis: Ochin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Babel Terima Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Predikat AA dari Kementerian Hukum

    Gubernur Babel Terima Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Predikat AA dari Kementerian Hukum

    • calendar_month Rab, 3 Jun 2026
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    CDN.id, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan nilai 96,20 atau predikat AA (Istimewa) dari Kementerian Hukum. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Johan Manurung di ruang kerja gubernur, Rabu (3/6/2026). Capaian tersebut […]

  • Ini Alasan Dinamakan Grha Maras Pemkab Bangka

    Ini Alasan Dinamakan Grha Maras Pemkab Bangka

    • calendar_month Jum, 2 Feb 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    CDN.id, Sungailiat – Pj Bupati Bangka M. Haris meresmikan Gedung pertemuan Grha Maras Pemerintah kabupaten Bangka, Jumat (02/02/24). Dalam sambutannya M. Haris  mengatakan gedung ini dibangun untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bangka, dalam berbagai kegiatan. Penamaan Gedung Pertemuan Pemkab Bangka dengan nama Grha Maras karena memilki alasan kuat. “Gunung Maras merupakan dataran tertinggi di Kabupaten […]

  • BPN Babel Resmi Hibahkan Tanah Untuk Pembangunan Masjid Agung Kubah Timah

    BPN Babel Resmi Hibahkan Tanah Untuk Pembangunan Masjid Agung Kubah Timah

    • calendar_month Sel, 18 Jul 2023
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    CDN.Id, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Dr. H. Maulan Aklil (Molen) lakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (17/7/2023). “Berupa satu bidang tanah dengan satu unit bangunan rumah dinas yang akan dipergunakan oleh Pemkot Pangkalpinang untuk mendukung […]

  • Urgensi Reformasi Hukum Kepailitan dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitor

    Urgensi Reformasi Hukum Kepailitan dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitor

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    OLEH: DANAR FAHZA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung CDN.id, BABEL- Hukum kepailitan di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah berusia lebih dari dua dekade. Meski dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitor, praktiknya justru sering menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Proses pailit yang lambat, […]

  • Anggota DPRD Pangkalpinang Sebut Langkah PDAM Terapkan Ganjil Genap Penyaluran Air Dinilai Efektif Penuhi Kebutuhan Air 

    Anggota DPRD Pangkalpinang Sebut Langkah PDAM Terapkan Ganjil Genap Penyaluran Air Dinilai Efektif Penuhi Kebutuhan Air 

    • calendar_month Rab, 8 Nov 2023
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    CDN.id, PANGKALPINANG- Sumber air baku Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang kian berkurang, hal ini menjadikan inisiasi perusahaan air minum daerah untuk menerapkan sistem penyaluran ganjil genap untuk wilayah pelayanan IPA Pedindang. Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiadi menilai, upaya penerapan ganjil genap ini  sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan air untuk pelanggan selama […]

  • Safari Ramadan 1447 H PT Timah di Belitung Timur, Ratusan Anak Yatim dan Masyarakat Terima Bantuan

    Safari Ramadan 1447 H PT Timah di Belitung Timur, Ratusan Anak Yatim dan Masyarakat Terima Bantuan

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    CDN.id, BELTIM- PT Timah (Persero) Tbk kembali melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan menggelar silaturahmi sekaligus menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (6/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di area Divisi Belitung, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung tersebut dihadiri Komisaris PT Timah Yuslih Ihza, Direktur Operasi Handy Geniardi, […]

expand_less