Makanya, Amien menegaskan tidak boleh ada wacana untuk menambah jabatan presiden satu periode lagi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo mengatakan saat ini dunia tengah memasuki fase perang asimetris. Maka, dalam situasi tersebut, ia meminta kepada pemerintah untuk tak membiarkan masyarakat menyelesaikan problematika yang dihadapinya sendiri.
“Negara harus hadir di tengah-tengah masalah yang dihadapi rakyat. Kalau rakyat dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri, maka akan terjadi anarkisme. Begitu anarkis, maka itu kesempatan pihak lain untuk intervensi bangsa ini,” tegas dia.
Hidayat menegaskan, untuk mengurai problematika bangsa, maka solusinya adalah kembali kepada UUD 1945. “Bung Karno bilang silahkan sempurnakan, bukan diubah. Kalau ada tambahan, silakan masukkan ke dalam adendum,” kata dia.
Ia menyarankan agar seluruh tokoh bangsa, baik di dalam maupun di luar parlemen untuk bisa berkumpul, duduk bersama merumuskan arah perjalanan bangsa ke depan. “Duduk satu meja untuk mengatasi kesulitan bangsa ini,” kata dia.
Narasumber lainnya, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Profesor Suteki menegaskan jika akar masalah dari segala persoalan bangsa lantaran para pemimpin negeri khianat terhadap ideologi negara.
“Akar dari semua masalah ini karena kita khianat dari ideologi. Indonesia itu tempat lahirnya peradaban dunia yang disebut Nusantara. Ini yang dikaitkan dengan pendapat Plato yang menggambarkan surga yang beriklim tropis dengan kekayaan dan peradaban. Ciri tersebut tidak lain adalah Indonesia,” ujar Prof Suteki.
Menurut dia, Indonesia tak kekurangan cerdik pandai untuk dapat mengarahkan jalanya pemerintahan ke arah yang dicita-citakan. Namun, kata dia, yang terjadi justru para pemimpin negeri minim komitmen, utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai ideologi. “Miskin komitmen yang dijiwai oleh ideologi. Kita lebih menjadi politikus, miskin negarawan. Politisi itu mengedepankan kepentingan pragmatis lima tahunan, negarawan memikirkan bangsa dan masa depan,” ucapnya.
Dikatakannya, dalam konstitusi tak ada sama sekali diksi tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. “Loh, sekarang kok pemilu mau ditunda. Kalau pemilu ditunda, artinya ada perpanjangan masa jabatan Presiden. Saya kira solusi atas seluruh masalah bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila,” tegas Prof Suteki.
